Makalah Program Subsidi Pemerintah

Kata Pengantar

 

Segala puji syukur kehadhirat Allah SWT atas berkah rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dalam penulisan makalah mengenai subsidi pemerintah ini.

Berikut ini penulis mempersembahkan sebuah makalah dengan judul “Program Subsidi Pemerintah”, yang menurut saya dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita untuk mempelajari tentang program ini.

Melalui kata pengantar ini penulis lebih dahulu meminta maaf dan memohon permakluman bila mana isi makalah ini ada kekurangan dan ada tulisan yang saya buat kurang tepat atau menyinggu perasaan pembaca.

Dengan ini saya mempersembahkan makalah ini dengan penuh rasa terima kasih dan semoga allah SWT memberkahi makalah ini sehingga dapat memberikan manfaat.

Bogor 18,04,2013

“Penulis”
 

 

Daftar Isi

Halaman Judul……………………………………………………………………………………1

Kata Pengantar……………………………………………………………………………………2

Daftar Isi………………………………………………………………………………………….3

BAB 1  Pendahuluan……………………………………………………………………………4

Latar Belakang……………………………………………………………………………………4

Tujuan Penulis……………………………………………………………………………………4

 

BAB II  Pembahasan……………………………………………………………………..……..5 

Teori program subsidi pemerintah…………………………………………………………………5

Kenaikan BBM………….………………………………………………………………………….6

Pembatasan BBM bersubsidi…..…………………………………………………………………..7

Dampak dari permasalahan…………………………………………………….…………………..7

Solusi menghadapi masalah……………………………………………….………………………8

 

BAB III Kesimpulan………………………………………………………………………..……8

 

Daftar Pustaka……………………………………………………………………………………9

 
 

 

BAB I

Pendahuluan

Latar Belakang

Subsidi pemerintah menjadi sebuah jaringan penting dalam sebuah negara. Yang berperan sebagai bukti nyata adanya tanggung jawab pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya. Dampak dari sebuah kesejahteraan tidak semata-mata terkandung permasalahan ekonomi saja. Mengapa pemerintah begitu konsen terhadap permasalahan ekonomi, karena kondisi ekonomi yang mapan dapat memberikan jaminan sehatnya kondisi non-ekonomi lainnya. Misalnya saja pendidikan, kriminalitas, kesehatan bahkan iklim politik. Isu-isu yang terkait dengan sektor-sektor tersebut tidaklah terlepas dari keberadaan kondisi ekonomi suatu negara.

Manusia sebagai pelaku ekonomi tentunya memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam rangka memenuhi kebutuhan. Hal ini tentu saja dapat menciptakan kemiskinan dan ketimpangan secara masif pada suatu wilayah perekonomian. Di sinilah bahasan subsidi masuk ke dalam permasalahan sebagai sebuah solusi. Subsidi dianggap mampu berfungsi sebagai alat peningkatan daya beli masyarakat serta dapat meminimalisasi ketimpangan akan akses barang dan jasa. Oleh karena itu, cita-cita kemakmuran suatu bangsa dapat dicapai salah satunya dengan kebijakan subsidi tersebut. Terlihat jelas bahwa peran pemerintah sangatlah memegang posisi penting akan keberlangsungan program subsidi.

Namun, dalam perjalanannya, subsidi tidak luput dari berbagai kritikan. Mulai dari aspek kepentingan politik hingga ketepatan sasaran pihak penerima subsidi. Subsidi pemerintah juga dipengaruhi oleh aspek politik. Contohnya: Bantuan tunai langsung itu dipengaruhi oleh politik,  karena adanya janji-janji presiden dulu saat kampanye pemilu. Begitu juga dengan subsidi BBM, dulu mereka menjanjikan untuk harga BBM selalu murah. Studi kasus tentang subsidi di Indonesia sendiri telah menyeruak dalam berbagai argumen di kalangan elit. Tentunya permasalahan ini sangat menarik untuk diangkat, dengan mencari sebuah jawaban akan eksistensi subsidi yang lebih baik.

Rumusan Masalah

  1. Apakah subsidi dan keadilan itu?
  2. Bagaimanakah pembagian subsidi di Indonesia?
  3. Bagaimanakah kondisi kesejahteraan rakyat Indonesia saat ini?

Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui mengenai program subsidi pemerintah cara pembagian dan bagaimana dampak terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia.

 

 

BAB II

Pembahasan

Teori Program Subsidi Pemerintah

Sebenarnya kapan subsidi pertama kali muncul dan diterapkan oleh siapa? Subsidi pertama kali dipakai di Inggris pada abad 10-11 di bawah kekuasaan Raja Charles II. Namun, subsidi baru berkembang/meluas pada abad 20. Sejak saat itu program-program subsidi menjadi sebuah cara yang lazim digunakan pemerintah dalam anggaran keuangannya.

Adapun beberapa landasan pokok dalam penerapan subsidi antara lain:

  1. Suatu bantuan yang bermanfaat yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok-kelompok atau individu-individu yang biasanya dalam bentuk cash payment atau potongan pajak.
  2. Diberikan dengan maksud untuk mengurangi beberapa beban dan fokus pada keuntungan atau manfaat bagi masyarakat.
  3. Subsidi didapat dari pajak. Jadi, uang pajak yang dipungut oleh pemerintah akan kembali lagi ke tangan masyarakat melalui pemberian subsidi.

Dapat dilihat di sini bahwa subsidi menjadi sebuah alat pemerintah dalam melakukan distribusi pendapatan masyarakat. Adapun untuk Indonesia, beberapa macam subsidi:

  1. Price distorting subsidies: merupakan bantuan pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk pengurangan harga di bawah harga pasar sehingga menstimulus masyarakat untuk meningkatkan konsumsi atau pembelian komoditi tersebut. Harga yang dibayarkan lebih rendah dari harga pasar, dan pemerintah yang menanggung atau membayar selisih harga tersebut. Contoh dari subsidi ini antara lain :
  1. potongan harga/tarif listrik
  2. potongan harga untuk sewa rumah
  3. potongan harga pupuk
  4. beras miskin
  5. biaya sekolah (BOS)
  6. potongan harga BBM
  1. Cash grant: merupakan bantuan pemerintah kepada masyarakat dalam dengan memberikan sejumlah uang tunai dan alokasi konsumsi akan uang tersebut diserahkan sepenuhnya oleh masyarakat. Contohnya: bantuan tunai langsung.
  1. Kelonggaran atau potongan pajak.

Selain, itu subsidi itu diberlakukan hanya jika keuntungan (manfaat) yang diperoleh lebih besar daripada jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pemberian subsidi. Meskipun subsidi ada untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, mereka mengakibatkan pajak yang lebih tinggi atau peningkatan harga untuk barang-barang konsumen. Logikanya: karena subsidi meningkat maka pajak yang dipungut juga meningkat karena pajak merupakan sumber dana untuk subsidi, sehingga harga-harga barang pun juga akan meningkat karena adanya tuntutan pajak yang semakin naik. Ini semua tentu saja menuntut kehati-hatian pemerintah dalam memutuskan kebijakan subsidi. Karena bila tujuan subsidi yang pada awalnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan berubah menjadi sebuah keputusan yang hanya memberikan keuntungan bagi segelintir golongan.

Di Indonesia sendiri, kebijakan subsidi yang paling santer terdengar adalah subsidi harga BBM. Hal ini mengingat BBM sebagai sebuah komoditi yang strategis dan berkenaan akan kepentingan publik. Tingginya harga pasar minyak tidak diikuti dengan daya beli masyarakat yang baik. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meredistribusi pendapatan guna mengurangi kesenjangan antar anggota masyarakat. Program-program yang ditetapkan tidak jarang menuai kritikan di antara pihak yang berseberangan dan kepentingan.

Kenaikan Harga BBM

Bahan bakar minyak (BBM) akan dinaikkan mulai 1 April, 2012. Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dari yang semula harganya 4500 Rupiah per liter menjadi 6000 Rupiah per liternya lantas menuai banyak protes dari banyak pihak. Kondisi masyarakat yang selama ini jauh dari nilai sejahtera bukannya sedikit tertolong dengan kinerja pemerintah malah semakin merasa terjepit dengan keputusan dinaikkannya harga BBM.  Warga dengan kadar ekonomi yang serba pas-pasan selama ini sudah sangat terbebani dengan harga bahan bakar minyak yang mencapai 4500 Rupiah per liternya, sangat disayangkan bukannya ada penurunan harga yang terjadi justru kenaikan yang jauh dari kemampuan masyarakat. Kabar akan dinaikkannya harga BBM membuat masyarakat bawah merasa sangat cemas. Bagaimana tidak, untuk mencukupi kebutuhan pangan mereka sehari-hari saja mereka sudah kedodoran apalagi ditambah dengan naiknya harga bahan bakar minyak.

Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar bersubsidi dengan alasan naiknya harga minyak dunia. Naiknya harga minyak dunia dijadikan sebagai alasan mengapa harga BBM bersubsidi dalam Negeri ikut dinaikkan. Jika dilihat dari satu sisi, mungkin keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM memang tepat. Tapi, seharusnya pemerintah juga memperhatikan kondisi masyarakat kecil. Mungkin pemerintah belum juga menyadari bahwa Indonesia ini adalah diantara Negara termiskin dengan puluhan juta rakyatnya yang tidak memiliki pekerjaan. Mestinya pemerintah lebih bersikap realistis dan prihatin terhadap kondisi warganya. Pemerintah harusnya bisa mengambil sikap yang lebih tepat dan mempertimbangkan banyak hal.

Demonstrasi menolak kenaikan harga BBM terjadi dimana-mana. Mahasiswa yang merasa terpanggil untuk menyuarakan aspirasi dan hak-hak rakyat kecil terus berupaya melakukan aksi protes dinaikkannya harga BBM. Ternyata mahasiswa jauh lebih mengerti kondisi masyarakat daripada dewan perwakilan rakyat (DPR) yang seharusnya menjadi pengurus dan pensejahtera rakyat.

 

 

 

 

Pembatasan BBM Bersubsidi

Pemerintah kembali menegaskan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi akan tetap berlaku mulai 1 April 2012. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan, pembatasan BBM subsidi akan dilakukan secara bertahap.

Salah satu pilihan yang akan dilakukan adalah mengkonversi BBM ke bahan bakar gas. “April, kami mulai konversi secara bertahap, tidak serta merta seluruhnya.” kata Jero Wacik, Senin (20/2/2012).

Pilihan berikutnya adalah berpindah ke bahan bakar minyak non subsidi, Namun, Jero Wacik mengatakan, pilihan ini tersebut dinilai terlalu berat bagi masyarakat. “Muncul belakangan adalah soal pengurangan subsidi per liter, bukan menaikkan harga karena itu dilarang undang-undang,” lanjutnya.

Soal kebijakan pengurangan subsidi ini, pemerintah akan mengajukan dalam APBN Perubahan. “Itu yang sedang disiapkan oleh Kementerian Keuangan, sedang proses dan kalau sudah selesai akan dibahas bersama Komisi VII DPR,” katanya..

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementrian ESDM Evita Herawati Legowo menambahkan, program pembatasan BBM subsidi akan dimulai diterapkan mulai dari instansi pemerintah terlebih dahulu. Ia mengatakan, soal aturan kendaraan instansi pemerintah menggunakan bahan bakar yang tidak disubsidi sebenarnya sudah dihimbau dalam Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang penghematan energi. “Di aturan tersebut masih dihimbau, tapi sekarang diwajibkan untuk instansi pemerintah.”

Mobil-mobil pemerintah yang diwajibkan menggunakan terutama adalah mobil instansi yang digunakan oleh pejabat negara, belum termasuk untuk kendaraan para anggota dewan atau para pegawai instansi pemerintah. Mobil instansi nantinya diarahkan untuk beralih ke bahan bakar gas atau menggunakan bahan bakar minyak non subsidi seperti Pertamax.

Sementara itu untuk pembatasan bagi masyarakat, masih belum diputuskan kepastiannya. Saat ini pemerintah masih menanti hasil kajian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung.

Hasil kajian berkutat seputar program diversifikasi bahan bakar ke gas, mekanisme pembatasan konsumsi BBM subsidi, atau pengurangan subsidi per liter. “Ini masih kami kaji, kalau dikurangi seberapa dan dampak-dampaknya,” jelasnya.

 

Dampak dari Permasalahan

Dampak apabila pemerintah pada tanggal 1 April nanti memberlakukan kebijakan tersebut bisa di lihat dari :

  1. Tingkat kemiskinan Negara Indonesia akan meningkat, karena apabila pemerintah memang benar – benar memberlakukan kebijakan tersebut dapat di pastikan akan lebih banyak angkatan kerja yang kehilangan pekerjaan ( PHK ) dan makin banyak pengangguran di Indonesia.
  2. Harga bahan pokok seperti beras, gula, cabe, garam, dan lain – lain akan derastis naik.
  3. Tingkat Kriminalitas bertambah, di karenakan masyarakat kecil yang terdesak dan bingung bagaimana cara mereka memperoleh makanan sedangkan harga makanan naik, lalu mereka akan melakukan tindakan kriminal.
  4. Akan terjadi banyak kerusuhan, dapat di pastikan kembali semua golongan akan menolak kebijakan pemerintah ini. Maka golongan – golongan tersebut seperti mahasiswa ormas – ormas masa, serikat – serikat rakyat akan mengadakan demo agar aspirasi mereka untuk masalah bbm ini dapat di perbaiki.

 

Solusi Menghadapi Masalah Kenaikan BBM

Menurut saya sebagai Mahasiswa dan bagian dari masyarakat rakyat Indonesia. Keputusan pemerintah untuk menaikan dan membatasi bahan bakar minyak (bbm) ada baik dan buruk nya. Di satu sisi pemerintah memberlakukan kebijakan tersebut karena ingin mengurangin beban pengeluaran negara atas pembelian minyak mentah yang di katan harga minyak mentah sekarang ini sudah naik.

Namun , buruk nya dari dua kebijakan tersebut yang membatasi dan menaikan harga bbm itu sangat lah di tentang banyak masyarakat hampir semua golongan menentang kebijakan pemerintah untuk menaikan harga bbm dan membatasi bbm bersubsidi.

Solusi atau jalan keluar menurut saya, lebih baik pemerintah membatalkan kebijakan untuk menaikan harga bbm. Tetapi tetap menjalankan kebijakan pembatasan penggunaan bbm. Seperti pemerintah memberlakuan mobil – mobil pribadi hanya boleh membeli maximal 20 liter bbm bersubsidi dalam sehari. Atau mewajibkan mobil – mobil pribadi menggunakan bbm non subsidi ( pertamax dan pertamax + ) agar bbm bersubsidi dapat di gunakan oleh orang yang tepat ( kalangan menengah kebawah )  .

Kendaraan umum dan kendaraan roda dua ( sepeda motor ) lah yang yang mungkin pantas menggunakan bbm bersubsidi. Karena penggunaan kendaraan umum dan sepeda motor itu rata – rata penggunanya adalah semua golongan. Baik mengengah ke atas maupun menengah ke bawah.

 

BAB III

 

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa semua kebijakan subsidi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika kelebihan pendekatan subsidi harga adalah kontrol dan biaya yang murah, maka ia akan membawa konsekuensi berupa subsidi yang tidak tepat sasaran. Kebijakan pemerintah untuk menaikan harga bbm dan membatasi penggunaan bbm bersubsidi itu sangat menuai pro dan kontra. Dari segi aspek negara pemerintah sangat mengharuskan melakukan kebijakan tersebut agar angaran belanja minyak mentah dapat di tangani. Namun satu sisi banyak masyarakat yang menentang kebijakan tersebut. Masyarakat merasa tercekik atas kebijakan pemerintah tersebut. Dan banyak para ormas dan mahasiswa yang tergerak hati kecil nya untuk membela hak rakyat kecil sehingga banyak terjadi demo di mana mana untuk meminta keadilan agar tidak ada pihak yang merasa di rugikan.

Saran :

Pemerintah harusnya memberi kebijakan yang lebih adil dan seharusnya bisa membantu dan memikirkan kepintingan rakyat banyak. Dengan keadaan yang sudah ada kondisi bbm bersubsidi seharga 4500/liter saja masih banyak warga yang kesulitan memperolehnya. Bagai mana jika di naikan menjadi 6000/liter ? bukan nya membantu, maka akan sebalik nya akan banyak rakyat yang tersiksa atas kebijakan pemerintah tersebut. Sebaiknya pemerintahan membuat kebijakan negara yang dapat membantu rakyat banyak.

Daftar Pustaka

http://dhendud.wordpress.com/2010/04/15/program-subsidi-pemerintah/

http://adityadarmawan92.wordpress.com/2012/03/25/makalah-kenaikan-bbm-dan-pembatasan-bbm-bersubsidi/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s